#Tech:  Ribuan Pendemo Datangi DPR, Tuntut Revisi Interkoneksi

AnekaNews.com  – Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menggelar demo di depan DPR RI. Aksi ini dilakukan menuntut kebijakan pemerintah soal interkoneksi agar dikaji ulang sebelum diterbitkan 1 September 2016.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika agar merevisi juga PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Massa yang berjumlah ribuan ini serentak bersuara agar Kominfo mengkaji ulang kebijakannya tersebut. Demo tersebut pun dikawal oleh para petugas kepolisian.

Dengan pakaian yang senada, berwarna putih, terpampang sejumlah tuntutan, seperti ‘Cegat imperialisme lewat regulasi’ hingga yang bertuliskan ‘Operator kalau gak sanggup, silakan cabut!’. Semua tuntutan pendemo diakhiri tanda pagar #SAVEBUMN.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto, mengatakan wacana penurunan biaya interkoneksi otomatis akan menurunkan tarif pulsa menurutnya tidak berdasar. Wisnu mengatakan, biaya interkoneksi hanyalah salah satu elemen tarif yang persentasenya sangat kecil terhadap tarif kepada pengguna.

“Jadi, apabila biaya interkoneksi diturunkan tidak serta merta tarif pungut akan turun. Namun yang pasti dirugikan adanya operator BUMN tapi yang operator lain untung. Ini tidak adil,” ujar Wisnu, Selasa 30 Agustus 2016.

Wisnu menyatakan, dalam hal ini, operator yang dirugikan adalah Telkom beserta anak perusahaannya, yaitu Telkomsel. Telkom merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara .

“Kami FSP BUMN Strategis membela operator yang dirugikan atas perubahan biaya interkoneksi tersebut karena yang kami lihat operator inilah yang kebetulan BUMN, berkomitmen membangun jaringan di seluruh pelosok Indonesia. Kami adalah elemen masyarakat yang mencintai negeri ini sehingga kami membela dengan semangat nasionalisme,” tuturnya.

Aksi massa ribuan FSP BUMN Strategis ini tidak berlangsung lama, hanya hitungan jam saja. Sebab, hujan yang cukup deras diiringi angin dan petir menderu di wilayah DPR.

Sedianya pada hari ini digelar Rapat Dengar Pendapat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan Komisi I DPR, soal biaya baru interkoneksi. Tapi rapat tersebut batal dilaksanakan. Namun kabar baru lagi beredar bahwa RDP akan dilakukan pukul 19.00 WIB, sebelum Menkominfo bertolak ke Tiongkok.

RDP kali ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya, usai memanggil Rudiantara dan dipanggilnya para operator oleh Komisi I pada pekan lalu. Dikebutnya pembahasan interkoneksi tersebut guna mencarikan solusi jalan tengah sebelum Rudiantara menerbitkan aturannya pada 1 September 2016.