#Terkini:  Polri Duga Travel Haji Filipina Terlibat Kasus Dokumen Palsu

AnekaNews.com  – Pihak Kepolisian Republik Indonesia menduga ada keterlibatan biro travel haji Filipina dalam keberangkatan 177 calon jemaah asal Indonesia, yang akan berangkat ibadah haji dengan dokumen palsu. Para calon jemaah haji tersebut saat ini ditahan oleh Pemerintah Filipina karena bermaksud untuk berangkat ibadah haji ke Arab Saudi dengan menyalahgunakan kuota haji Filipina.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jendral Agus Rianto mengatakan, Penyidik Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa keterangan 44 saksi terkait kasus tersebut. Dari keterangan sejumlah saksi, diketahui ada salah satu perusahaan Travel di Filipina yang ikut terlibat dalam pemberangkatan ratusan jamaah calon haji itu.

Agus menjelaskan, perusahaan Travel yang ada di Filipina itu diduga mempunyai keterkaitan dengan sejumlah perusahaan Travel di Indonesia yang memberangkatkan 177 calon jemaah haji Indonesia.

“Intinya, bahwa salah satu pengelola travel yang ada di Filipina, yang dikelola bapak R, itu memang ada keterkaitan dengan beberapa pihak pengusaha travel yang sekarang ini sedang kita tangani,” kata Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 29 Agustus 2016.

Agus menambahkan, perusahaan travel di Filipina itu dikelola oleh R secara sendiri, dibantu oleh anaknya berisial A dengan perusahaan travel lainnya juga. Hal itulah yang membuat mereka bisa mendapatkan jamaah yang cukup banyak.

“itu ada keterkaitan sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan jamaah yang cukup besar. Memang dikelola oleh R dan dibantu anaknya yang bernama A. Itu salah satu travel yang ada di Filipina yaitu PT W,” ujar dia.

Agus juga mengatakan, ada sejumlah perusahaan travel asal Indonesia yang memberangkatkan jamaah calon haji. Sekitar 5 travel yang diantaranya tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Selain itu ada juga yang meberangkatkan jamaah calon haji melalui jalur perorangan.

“Jadi ada beberapa perusahaan pengirim yang kemarin memberangkatkan saudara-saudara kita, ada lima tour travel itu di Kementerian Hukum dan HAM itu tidak terdaftar. Nanti akan kita dalami, kalau tak terdaftar tentu tak boleh memberangkatkan. Selain yang lima ini, ada yang memberangkatkan perorangan,” papar Agus.